WEB LAMA
16 November 2022

KEGIATAN MITIGASI RESIKO PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG & JASA DESA DARI ASPEK HUKUM MASUK DALAM P-APBDES 2022

BARON Kegiatan mitigasi resiko pengendalian pengadaan barang dan jasa desa dari aspek hukum menjadi kegiatan baru yang masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2022. Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan dan Polres Magetan itu perlu segera dilakukan agar dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang di kelola oleh Pemerintah Desa Baron sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah Desa Baron segera merespon atas masukan dari Kejari Magetan untuk mengadakan Diklat pengelolaan keuangan desa dengan menganggarkan kegiatan tersebut dalam P-APBDES 2022. “Dalam APBDES induk tahun 2022 kita belum menganggarkan kegiatan tersebut. Tetapi karena kami memandang kegiatan tersebut sangat penting untuk segera dilakukan, maka kami pemerintah desa Baron bersama BPD sepakat untuk menganggarkan kegiatan tersebut dalam P-APBDES 2022 agar kegiatan bisa segera dilaksanakan, sehingga pengelolaan keuangan desa benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan arahan kejaksaan dan Polres Magetan,” ujar Sunoto, Kepala Desa Baron. Sementara itu, Musdes P-APBDES 2022 yang dilaksanakan di balai desa Baron, Rabu(16 Nopember 2022) tidak banyak perubahan anggaran yang dilakukan, hanya menyesuaikan anggaran dari beberapa kegiatan, karena ada penambahan sedikit dana transfer dari APBD Magetan berupa ADD dan dana transfer dari pusat berupa Dana Desa yang perubahannya tidak begitu signifikan. (TIM)
ENDIK EFFENDI (KAMITUWO III)    JONI SISWANTO (KAMITUWO II)    SURATNO (KEPALA SEKSI PELAYANAN)    NANANG ARI PURNOMO (SEKRETARIS DESA)    PUJI SUWITO (KAMITUWO I)    WIDARJI WIDHI WIDAYAT (KAUR PERENCANAAN)    SUNOTO (KEPALA DESA)    APRILLIA DEWI SAPUTRI (KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN)    KARIS TRIONO (KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN)    NOVITA PANCA ANDRIYANI (KAUR KEUANGAN)    MARTIN FITRI RAHARJO (KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM)